BPJPH dan BPOM Bertindak Cepat Atasi Produk Halal Bermasalah

Baru-baru ini, masyarakat Indonesia kembali dibuat heboh dengan ditemukannya sembilan produk makanan manis marshmallow berlabel halal yang ternyata mengandung unsur babi (porcine). Isu ini langsung menjadi sorotan, terutama karena melibatkan kepercayaan publik terhadap lembaga sertifikasi halal serta tokoh masyarakat seperti Haikal Hassan yang dikenal aktif membela kepentingan umat Islam.

Namun, dalam menyikapi situasi ini, penting bagi kita untuk tetap objektif. Polemik tersebut bukan semata-mata kegagalan lembaga atau individu tertentu, melainkan merupakan bagian dari tantangan dalam sistem pengawasan produk halal yang terus berkembang. Mari kita pahami dengan kepala dingin bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, serta langkah-langkah konkret yang telah diambil pihak terkait.

Haikal Hassan dan Latar Belakang Sertifikasi Halal 2021

Haikal Hassan, yang saat ini memimpin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menjelaskan bahwa produk-produk marshmallow tersebut memang telah mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2021. Namun perlu diketahui, pada saat itu, BPJPH masih berada di bawah kepemimpinan pejabat sebelumnya, bukan Haikal Hassan.

Perlu disadari bahwa proses sertifikasi halal merupakan tahapan kompleks yang mencakup audit ketat terhadap bahan baku, proses produksi, hingga tahap pengemasan. Berdasarkan data saat itu, tidak ditemukan indikasi penggunaan bahan non-halal, sehingga sertifikasi diberikan sesuai prosedur yang berlaku.

Temuan Baru dan Respons Cepat dari BPJPH-BPOM

Seiring waktu, perubahan bisa saja terjadi. Baru-baru ini, BPJPH menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya kejanggalan pada salah satu produk makanan ringan. Menyikapi laporan ini, BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) langsung melakukan pembelian sampel produk dari minimarket untuk diuji di laboratorium.

Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa sembilan produk marshmallow berlabel halal tersebut ternyata positif mengandung porcine. Mengetahui hal ini, Haikal Hassan segera mengambil tindakan dengan menghubungi produsen terkait untuk meminta klarifikasi. Sayangnya, produsen tidak menunjukkan itikad baik dan menolak menarik produk bermasalah dari pasar. Ini menjadi bukti bahwa di samping pengawasan ketat, kepatuhan pelaku usaha tetap memegang peran penting.

Dugaan Perubahan Komposisi Tanpa Laporan

Dugaan kuat muncul bahwa produsen telah mengganti bahan baku tanpa melakukan pelaporan ulang kepada BPJPH. Dalam mekanisme sertifikasi halal, setiap perubahan komposisi bahan atau prosedur produksi harus dilaporkan untuk diverifikasi ulang. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini bisa membahayakan validitas label halal yang sudah disematkan.

Karena itu, masyarakat muslim diimbau untuk semakin jeli dan berhati-hati dalam memilih produk, serta lebih teliti memastikan keaslian sertifikasi halal yang tercantum.

BPJPH di Bawah Kepemimpinan Haikal Hassan: Komitmen dan Perbaikan

Sejak mengambil alih kepemimpinan di tahun 2024, Haikal Hassan dan timnya di BPJPH telah melakukan berbagai pembenahan, mulai dari memperkuat mekanisme pengawasan, memperluas jaringan laboratorium halal, menjalin koordinasi lebih erat dengan BPOM, hingga membangun sistem pelaporan berbasis digital agar lebih transparan dan cepat.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen nyata BPJPH dalam menjaga mutu dan kehalalan produk di pasaran. Oleh sebab itu, tidak tepat jika seluruh tanggung jawab dibebankan kepada Haikal Hassan atau BPJPH saat ini, mengingat masalah ini berakar dari proses sertifikasi di masa kepemimpinan sebelumnya.

Sebagai hasil nyata, produk bermasalah yang terindikasi mengandung unsur babi akhirnya telah resmi ditarik dari pasaran demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan keamanan konsumsi umat Islam.

Ke depan, menjaga kredibilitas ekosistem halal di Indonesia membutuhkan kerja sama semua pihak. Setiap pelanggaran atau temuan harus dijadikan bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem sertifikasi dan pengawasan kedepannya.